Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlaku.

Dokumen yang harus disiapkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
2. Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah, Akta Jual Beli, atau dokumen lain yang membuktikan penguasaan atas tanah.
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha/Badan Hukum dan perubahan terakhir, apabila pemohon merupakan badan usaha atau badan hukum.
4. Fotokopi Site Plan atau rencana tapak lokasi kegiatan, apabila tersedia.
5. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa yang sah.
6. Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis dan karakteristik kegiatan pemanfaatan ruang.

Prosedur Pengajuan PKKPR

1. Pemohon menyiapkan seluruh dokumen persyaratan.
2. Pemohon mengajukan permohonan PKKPR melalui sistem pelayanan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon mengisi data permohonan dan informasi rencana kegiatan.
4. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi.
5. Instansi teknis melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana kegiatan dengan ketentuan tata ruang.
6. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian data, pemohon diminta melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan.
7. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan sesuai, dilakukan proses penerbitan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Hasil layanan disampaikan kepada pemohon melalui mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan.
   
   Data yang Diisi Pemohon
    
9. Jenis kegiatan;
10. Bertindak untuk dan atas nama;
11. Nomor badan hukum;
12. Tanggal akta pendirian badan hukum;
13. Nama notaris;
14. Nomor telepon;
15. Alamat email aktif;
16. Luas lokasi;
17. Hak atas tanah;
18. Nomor hak atas tanah;
19. Kondisi tanah sesuai sertifikat;
20. Rencana penggunaan ruang;
21. Rencana penggunaan ruang lainnya;
22. Rencana bangunan atau kondisi bangunan;
23. Jumlah lantai bangunan;
24. Luas total bangunan.

Instansi Pengelola:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara
Alamat : Jl. Lintas Gunungtua-Langgapayung Km. 5 Gunungtua, 
                        Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

Telp./Fax.: (0635) 5110188 
Website :www. perizinan.padanglawasutarakab.go.id,

Email : dpmpptsppaluta@gmail.com
Kode Pos : 22753